[Kanal Media Unpad] Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran menyetujui Laporan Tahunan Unpad Tahun Buku 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Unpad untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dalam Rapat Laporan Tahunan Unpad Tahun 2021 yang digelar di Unpad Training Center, Bandung, Kamis (30/6/2022).
Penyetujuan dan pengesahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua MWA Unpad Dr. Arief Yahya, Ir., M.Sc., kepada Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti dan disaksikan sejumlah anggota MWA, tim Komite Audit, para Wakil Rektor, dan para Direktur di lingkungan Unpad.
Arief menjelaskan, rapat laporan tahunan ini merupakan upaya baik yang diadaptasi dari lingkungan korporasi. Selama ini, “gaya” birokrasi cenderung fokus di proses, sedangkan korporasi cenderung di hasil.
Unpad sendiri, kata Arief, ingin mengadaptasi pola birokrasi dan korporasi. “Kita seimbang antara birokrasi dan birokrasi. Cara-cara korporasi yang baik akan kita contoh. Nanti cara-cara di birokrasi yang baik juga akan kita contoh,” jelasnya.
Untuk itu, rapat laporan tahunan ini digelar untuk mempersiapkan langkah MWA dalam menetapkan kebijakan umum Unpad. Tugas MWA akan fokus pada aspek perencanaan (planning) dan pemantauan (controlling), sedangkan eksekusi dari kebijakan dilakukan oleh tingkat eksekutif (pimpinan universitas).
“Kita akan dapatkan garis-garis besar, rencana induk, Renstra, dan anggaran, kira-kira akan dibawa ke mana Unpad ini. Kita harus sepakati supaya hasilnya bagus,” ujar Arief.
Selain itu, pelaksanaan rapat laporan tahunan ini sebagai upaya menerapkan Good University Governance. Tata kelola perguruan tinggi saat ini perlu dilakukan transparansi, terutama pada para pemangku kepentingan. Ketika prinsip transparansi makin bagus dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa fungsi MWA berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau institusi ada pengawasnya itu lebih dipercaya,” kata Arief.
Sementara itu, Rektor mengatakan, selama 2021 pelaksanaan aktivitas tridarma dan perkantoran Unpad masih dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19. Kendati demikian, kondisi tersebut melahirkan pencanangan transformasi Unpad menuju hybrid university yang telah didukung MWA.
Di dalam laporan tahunan yang disampaikan Rektor salah satunya memuat bagaimana persiapan Unpad dalam melakukan tahap awal hybrid university, yaitu melakukan pembelajaran hybrid bersama dengan transformasi digital dalam perkantoran.
Rektor menjelaskan, transformasi Unpad dilakukan sebagai bagian dari perubahan di masa depan. Unpad tidak ingin menjadi tertinggal. Untuk itu, kegiatan pembelajaran yang sejak awal pandemi dilakukan secara daring, digagas untuk menjadi hybrid, atau gabungan antara pembelajaran tatap muka dan daring.
Pola pembelajaran hybrid mendorong aktivitas riset tetap berjalan. Hal ini menghasilkan capaian publikasi di jurnal internasional bereputasi yang meningkat pada 2021. Selain itu, hybrid juga membuka peluang internasionalisasi menjadi lebih mudah. Karena itu, pada 2021 Unpad telah mencanangkan peningkatan jumlah mahasiswa asing yang memperoleh gelar dari Unpad.
Rektor juga menjelaskan mengenai perubahan budaya kerja, penguatan kompetensi lulusan Unpad melalui sertifikasi, hingga pengelolaan kemandirian finansial PTN Badan Hukum.
Rapat tersebut juga menandatangani lembar Pembebasan Tanggung Jawab “Volledig acquit et decharge” yang dilakukan Rektor, serta penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Unpad.*
