Jumat, 09 Desember 2022
Perguruan Tinggi

Muktamar Sebagai Cermin Marwah Muhammadiyah

Muktamar Sebagai Cermin Marwah Muhammadiyah

Muktamar Muhammadiyah ke 48 yang diselenggarakan di Surakarta menjadi momentum bagi Muhammadiyah untuk menyongsong kepemimpinan baru Muhammadiyah. Dalam rangkaian acara yang telah diatur bersama bahwa muktamar mencerminkan marwah Muhammadiyah dalam berorganisasi, khususnya dalam kontestasi politik Muhammadiyah.

Dalam segmen acara Muktamar Talk yang disiarkan oleh tvMu Channel menghadirkan ruang diskusi dengan pembicara Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma’mun Murod, S.Sos.,M.Si. dan  Ketua Pusat Studi Muhammadiyah Bachtiar Dwi Kurniawan. Diskusi membahas soal menyongsong kepemimpinan baru Muhammadiyah.

Dalam diskusi tersebut, Ma’mun menjelaskan alur mekasnisme dalam perpolitikan Muhammadiyah dan dalam muktamar ini menjadi representasi marwah bagi Muhammadiyah. Bachtiar juga mengomentari soal kontestasi politik Muhammadiyah berkaitan dengan sistem yang perlu disempurnakan kembali.

Diskusi yang dipandu Budi Santoso dan Irfan mawardi turut menjebatani pembahasaan pada arah pandangan Muhammadiyah terhadap perpolitikan Indonesia dan model kepemimpinan yang dibutuhkan Muhammadiyah.

Bachtiar menjelaskan model kepemimpinan Muhammadiyah pada level tertentu diperlukan sosok yang perhatian pada isu-isu internasional dan tidak melupakan spirit Al-Maun yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Ma’mun juga menambahkan model kepemimpinan Muhammadiyah diperlukan tokoh yang mampu memainkan peran dalam relasi-relasi dengan pemerintah.

“Kita perlu proposional dan saya mengapresiasi betul kepada presiden Jokowi yang turut ikut pada pembukaan Muktamar. Ini menunjukan bahwa Pak Jokowi tahu bahwa Muhammadiyah adalah organisasi besar yang telah memberikan sumbangsih yang luar biasa terhadap pemerintah, ini merupakan salah satu contoh yang perlu diisi (dalam membangun ruang relasi ke pemerintah),” kata Ma’mun.

Dalam pembahasan yang sama, Bachtiar menyampaikan, “untuk menguatkan gerakan Al-Maun, maka harus didukung oleh gerakan politik atau kebijakan publik. Dan Muhammadiyah harus berada pada koridor loyal kritis. Loyal terhadap bangsa dan negara dan kritis pada kebijakan pemerintah.” (RN/KSU)