Kamis, 08 Desember 2022
Perguruan Tinggi

Humas Untirta Ikuti Workshop Pengaturan Sistem Komunikasi Publik Nasional

Humas Untirta Ikuti Workshop Pengaturan Sistem Komunikasi Publik Nasional

Yogyakarta – Humas Untirta mengikuti workshop rancangan pengaturan sistem komunikasi publik nasional kementerian komunikasi dan informatika bertempat di Marriot Hotel Yogyakarta. Kegiatan diikuti oleh berbagai unsur, baik lembaga pemerintah, Pemda dan perguruan tinggi, Kamis, (24/11/2022).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat menjadi tantangan upaya pembaharuan komunikasi publik nasional. Hari Edi Tri Wahyu Nugroho selaku Kepala Dinas Kominfo Yogyakarta berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rancangan pengaturan sistem komunikasi publik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dr. Hasyim Gautama Direktur tata kelola dan kemitraan komunikasi publik mewakili Dirjen IKP menyampaikan bahwa regulasi sistem komunikasi publik menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan juga kegiatan ini dapat menghasilkan draft yang paling sesuai digunakan di Indonesia lewat pandangan narasumber dan disempurnakan oleh para peserta.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berbicara  tentang bagaimana pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat berbagi pakai infrastruktur, aplikasi dan lainnya.

“Pemerintah juga sudah menyiapkan berbagi pakai data lewat satu data,” ujarnya.

Prinsip yang jelas adalah berbagi pakai data melalui sistem lewat Perpres No. 39/2019. Layanan publik yang ada, harus dapat bermanfaat  dan mengundang partisipasi masyarakat.
Draf rancangan pengaturan sistem komunikasi publik ini diharapkan setelah disahkannya Perpres ini dapat menetapkan standar (minimal) tentang komunikasi publik yang nantinya dapat diterapkan baik di pusat maupun daerah.
Salah satu narasumber yang menanggapi draf Gregoria Arum Yudarwati dari Akademisi Universitas Atmajaya mengatakan bahwa draf ini kurang pendekatan ‘relationship’.

“Pendekatan nilai value based juga menjadi faktor penting dalam menerapkan peraturan ini, ” pungkasnya.

Narasumber lainnya Nyarwi Ahmad dari akademisi UGM mengatakan bahwa ada problem ontologis perihal apa itu komunikasi publik.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid.(AAP/VDF)