Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Laboratory of Indonesian and Global Studies (LIGS) FISIP UMJ berkolaborasi mengadakan Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN PE) di Hotel Ritz Carlton (2/12).
Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN PE) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme yang mengarah kepada terorisme. Rakor ini bertujuan untuk memberikan update (memperbaharui) pelaksanaan RAN PE disepanjang tahun 2022 dan juga persiapan pelaporan kepada Presiden.
Kegiataan Sekber ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Sestama BNPT; Deputi I BNPT Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi; Deputi II Bidang Penindakkan dan Pembinaan Kemampuan; dan Deputi III Bidang Kerjasama Internasional. Debbie Affianty, Direktur Eksekutif LIGS yang juga merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ mewakili Ketua Pokja Tematis untuk menyampaikan update kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota Pokja Tematis.
Lebih lanjut, keberadaan Pokja Tematis RAN PE secara legal berada di bawah SK Kepala BNPT No.299 Tahun 2022. Kegiatan rakor ini diawali dengan update perkembangan pelaksanaan RAN PE selama periode Januari-November 2022 dan dilanjutkan dengan Update Perkembangan dan Capaian RAN PE Periode Januari-Desember 2022 serta rencana tindak lanjut RAN PE tahun 2023 oleh Ketua Pokja Pilar 1, 2, dan 3 serta Ketua Pokja Tematis.
Dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kantor Staf Presiden; Kementerian Sekretariat Negara; Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Kantor Wakil Presiden serta sejumlah CSOs (Civil Society Organizations) atau Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung di dalam Pokja Tematis RAN PE.
Pokja Tematis RAN PE yang merupakan amanat Perpres No.7 Tahun 2021 tentang RAN PE menghendaki keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi RAN PE, sebagai perwujudan dari pendekatan the whole government and the whole society approach dalam P/CVE. Hasil serangkaian konsultasi dan advokasi nasional CSOs menginginkan adanya mekanisme formal keterlibatan masyarakat sipil dalam koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini di bawah koordinasi Sekber RAN PE mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat.
Debbie Affianty juga merupakan Steering Committee Working Group of Women and P/CVE (WGWC), menjelaskan terdapat tujuh bidang di dalam Pokja Tematis ini dengan sekitar 35 CSOs bergabung didalamnya, termasuk LIGS FISIP UMJ. Ketujuh bidang itu adalah: 1) Pengarusutamaan Gender; 2) Perlindungan Saksi dan Pemenuhan Hak-Hak Korban; 3) Pelibatan Pemuda; 4) Komunikasi Strategis; 5) Kesiapsiagaan Nasional; 6) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; serta 7) Hukum dan HAM.
Debbie Affianty mengatakan sudah tergabung di dalam bidang I Pokja Tematis Pengarusutamaan Gender dalam implementasi RAN PE. Maka dari itu, LIGS FISIP UMJ sebagai satu-satunya CSO yang berlatar belakang sivitas academika selama ini sudah membantu memberikan beberapa pengetahuan, baik berupa seminar maupun penelitian tentang perempuan dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasaan, serta membantu proses penulisan naskah akademik untuk pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD) PE di tingkat provinsi, serta penulisan modul untuk penanganan narapidana terorisme perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Debbie berharap keberadaan Pokja Tematis RAN PE ini menjadi mekanisme formal laporan kerja-kerja masyarakat sipil, yang mengambil peran aktif dalam implementasi ketiga pilar dalam RAN PE.
“Semoga keberadaan LIGS FISIP UMJ di dalam Pokja Tematis RAN PE dapat ikut membantu agar CSOs dapat menjalankan fungsi koordinasi dan konsolidasi, fungsi konsultatif dan fungsi pemantauan serta evaluasi dalam implementasi RAN PE. Ini juga sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta,” ujar Debbie. (KH/KSU)
