Jember, 8 Desember 2022
Anggota DPR-RI, Rieke Diah Pitaloka mengajak warga kampus Universitas Jember untuk menyikat habis sindikat data negara. Mereka adalah oknum-oknum yang mempermainkan data negara dalam beragam bentuk guna kepentingan pribadi atau golongan. Rieke lantas mencontohkan ada 52 juta penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang ditengarai fiktif. Dari kasus ini bisa dihitung berapa potensi kerugian negara, mengingat satu orang bisa menerima 600 ribu rupiah. Kerugian akan makin besar jika dikaitkan dengan ketidakakuratan data lain seperti berapa pastinya penerima subsidi keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan data lainnya. Oleh karena itu Rieke mengajak warga Universitas Jember berkontribusi menyelamatkan uang negara.

Peringatan dan ajakan ini disampaikan langsung anggota Komisi IX DPR-RI kepada Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Senat dan pejabat teras beserta mahasiswa Universitas Jember saat memberikan kuliah umum bertema “Pancasila: Ilmu Amaliah, Ilmu Ilmiah Dalam Kebijakan Pembangunan” di Gedung Auditorium (8/12). Menurut Rieke, ada banyak cara membersihkan sindikat data negara, diantaranya dengan melakukan pembangunan berbasis desa/kelurahan dan kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan data atau Science Based Policy.

“Oleh karena itu saya minta dukungan warga Universitas Jember dalam usaha mendorong pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi. Pasalnya produk hukum ini akan menjadi modal penting membangun dari desa dan kelurahan. Data dan informasi yang valid mengenai kondisi desa dan kelurahan akan menentukan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan,” tutur anggota Fraksi PDI-P ini.

Tidak hanya bergerak di tataran legislasi, Rieke juga mendorong perguruan tinggi untuk berkolaborasi dan berjejaring dengan sesama perguruan tinggi untuk terus berinovasi membangun dan mengembangkan sistem sekaligus menciptakan metodologi pengumpulan data secara akurat. Data menjadi penting sebab di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Oleh karena itu dalam kesempatan memberikan kuliah umum di kampus Universitas Jember, Rieke mengajak Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor bidang pengabdian kepada masyarakat, Sofyan Sjaf, untuk mempresentasikan konsep Data Desa Presisi.

Sebelumnya, Sofyan Sjaf menjelaskan dari penelitiannya, 47,13 persen data terkait kondisi warga Indonesia keabsahannya dipertanyakan. Oleh karena itu selalu ada kehebohan dan kontroversi kala pemerintah akan menjalan sebuah program atau memberikan bantuan. Seperti program subsidi BBM, program subsidi pupuk atau program Bantuan Sosial (Bansos). Kesemuanya berawal dari data yang tidak valid, berapa warga miskin kita, berapa luasan sawah kita dan seterusnya. Dan banyak data tersebut berada di desa dan kelurahan.

“Kami merumuskan konsep Data Desa Presisi. Pengumpulan data yang berbasis pada hasil pengamatan data spasial, pemanfaatan sensus digital dan penggunaan instrumen Participatory Rural Appraisal dimana warga desa atau kelurahan yang menjalankan sensus mengingat mereka yang paling paham kondisi wilayahnya. Data ini kemudian dikebalikan ke desa dan kelurahan sebagai bahan menentukan kebijakan, sehingga warga tidak melulu menjadi obyek namun subyek,” jelas pakar sosiologi pedesaan ini.

Hasil penerapan Data Desa Presisi yang dilakukannya bersama tim di Provinsi Sulawesi Barat berhasil mengumpulkan berbagai data semisal data demografi, kemiskinan, sosial ekonomi, kepemilikan lahan hingga kondisi rumah warga. Kesemuanya tersaji secara komprehensif sehingga pemangku kepentingan bisa melihat kondisi nyata di lapangan. Dan yang terpenting konsep Data Desa Presisi memiliki tingkat presisi dan keakuratan yang tinggi mengingat kesalahan datanya kurang dari 10 persen. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Sofyan Sjaf mengajak Universitas Jember turut berkolaborasi dalam pengembangan konsep Data Desa Presisi melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kuliah Kerja Nyata tematik.

Sementara itu dalam sambutannya, Rektor Universitas Jember menyatakan salut dan mengapresiasi perjuangan anggota Komisi IX DPR-RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi. Kedua, menyambut baik tawaran pengembangan konsep Data Desa Presisi, mengingat pembenahan data di desa juga menjadi salah satu tema dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang digelar oleh Universitas Jember.

Di akhir kuliah umumnya, Rieke yang ngetop berkat perannya sebagai Oneng di drama komedi situasi Bajaj Bajuri mengingatkan bahwa perguruan tinggi mengemban amanah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang kemudian seharusnya menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang jelas menyatakan peran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia adalah menjadi landasan dalam perancangan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Maka Pancasila adalah ilmu amaliah, ilmu ilmiah dalam kebijakan pembangunan,” kata Rieke Diah Pitaloka. (iim)