[Kanal Media Unpad] Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam penyelenggaraan program Magister Hybrid Berbasis Proyek. Kerja sama diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman yang digelar di sela Rapimnas PII di Hotel Novotel, Balikpapan, Jumat (20/1/2023).
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Rektor Unpad yang dalam kesempatan tersebut diwakili Dekan Sekolah Pascasarjana sekaligus koordinator pelaksana program Magister Hybrid Berbasis Proyek Unpad Dr.med. Setiawan dengan Ketua Umum PII Ir. Danis Hidayat Sumadilaga. Penandatanganan tersebut disaksikan langsunng Plt. Dirjen Dikti Kemendikbudristek RI Prof. Nizam.
Setiawan mengatakan, melalui kerja sama ini, PII berminat membuka kesempatan para anggotanya untuk melanjutkan studi di Program Magister Hybrid Berbasis Proyek, khususnya pada Program Magister Ilmu Hukum peminatan Hukum Infrastruktu dan Hukum Bisnis.
“Respons para anggota cukup baik, karena dari hasil dialog yang dilaksanakan di sela kegiatan Rapimnas, para anggota PII merasakan perlunya memahami aspek hukum infrastruktur dan hukum bisnis,” tuturnya.
Selain dua peminatan tersebut, para anggota PII juga tertarik mendalami peminatan Data Sains dan Bisnis Analisis yang ada pada Prodi Magister Inovasi Regional.
Lebih lanjut Setiawan menjelaskan, sebagai bentuk implementasi, PII menargetkan bahwa para gelombang pertama program Magister Hybrid Berbasis Proyek yang akan dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2022/2023 akan diikuti minimal 20 anggota PII.
Karena berbasis hybrid, PII membuka kesempatan untuk aktivitas pembelajaran bisa dilaksanakan di sekretariat PII dengan didukung fasilitas pembelajaran hybrid. “Pengajar pun sebagian akan berasal dari praktisi PII sendiri,” imbuh Setiawan.
Rencana kerja sama lain yang akan dilakukan adalah penguatan kapasitas insinyur. Setiawan mengatakan, PII secara khusus berpesan kepada Unpad agar dapat aktif mendukung pengembangan profesi insinyur. Ini dilakukan mengingat kebutuhan akan insinyur yang kompeten cukup mendesak.
“Dari sekitar 60 ribu insinyur yang terdaftar, belum setengahnya yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi,” kata Setiawan.*
