Laporan oleh Sulthan Adam Wizarddinan Hariono

[Kanal Media Unpad] Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Dr. Dini Rosdini, M.Ak., Ak., CA., dan tim melakukan penelitian mengenai penerapan manajemen risiko di sektor pemerintahan.

Penelitian tersebut didasarkan bahwa manajemen risiko sudah diterapkan di hampir semua sektor industri, khususnya industri yang mengelola dana masyarakat. Karena itu, Dini meneliti sejauh mana manajemen risiko ini efektif diterapkan di sektor pemerintahan.

Saat menjadi pembicara dalam acara “Hardtalk” di kanal YouTube Unpad, Selasa (7/3/2023), penelitian tersebut dilakukan atas kerja sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Dini dan tim diminta membuat desain penelitian untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di sektor pemerintahan.

“Awareness terhadap risiko itu harus melekat di masing-masing individu sehingga dalam implementasinya akan mempertimbangkan manajemen dan mitigasinya pada setiap aktivitas” kata Dini.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian yang dilakukan Dini dan tim mengedepankan studi kasus risiko keuangan. Studi kasus ini dipilih karena pada praktiknya, risiko keuangan memiliki pengaruh masif di setiap sektor pemerintahan, salah satunya di bidang perencanaan dan anggaran.

Penelitian ini diselenggarakan di beberapa daerah di antaranya Kota Tangerang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. 

Terdapat empat hipotesis yang diuji oleh Dini dan tim. Pertama adalah tone at the top, bagaimana seorang pemimpin bisa menggiring dan menerapkan manajemen risiko. Partisipannya adalah aparatur perangkat pemerintahan yang diminta untuk menyusun rencana anggaran kegiatan serupa dengan yang biasa dilakukan dan ditambah dengan studi kasus tipe-tipe pemimpin. 

Kedua adalah wawancara partisipan tentang pemahaman risk profile. Ketiga adalah efektivitas sosialisasi risk profile kepada setiap individu di setiap unit kerja. Terakhir, adalah simulasi interaksi bagaimana tone at the top terhadap keputusan berisiko ini setelah diinfomasikan kepada setiap unit kerja dan masing-masing individu.

Dini menjelaskan bahwa budaya risiko tidak bergantung pada pemimpin, tetapi bagaimana risk profile diinfomasikan kepada setiap unit kerja dan masing-masing individu, dimengerti, dan melalui proses penyusunan yang benar. 

”Risk profile dibuat oleh masing-masing unit kerja terkecil nanti dilakukan konsinyering, konsolidasi, risiko apa yang teridentifikasi itu yang dinamakan risk profile dengan begitu akan meningkatkan efektivitas implementasi manajemen risikonya,” terang Dini. 

Hasil penelitian Dini dan tim membuktikan bahwa tone at the top di lingkungan kementerian, awareness akan manajemen risiko pemimpin memiliki pengaruh, sedangkan tone at the top tingkat daerah awareness yang berpengaruh adalah perangkat daerahnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah mekanisme pemilihan pemimpin yang berbeda, pada tingkat kementerian menteri dipilih presiden, sedangkan ditingkat daerah berdasarkan hasil pemilu.

Dini berharap bahwa dari penelitian ini akan memberikan insight bahwa dalam menerapkan manajemen risiko, tidak hanya sekedar mengisi dokumen untuk laporan, melainkan upaya meningkatkan awareness terhadap seluruh unit kerja dan individu. (arm)*