Jumat, 29 Maret 2024
Perguruan Tinggi

Penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Penting Dilakukan di Perguruan Tinggi

Penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Penting Dilakukan di Perguruan Tinggi

[Kanal Media Unpad] Penguatan reformasi birokrasi dan zona integritas sangat penting dilakukan oleh sebuah institusi, salah satunya perguruan tinggi. Dua aspek tersebut sangat berkaitan dalam mewujudkan pelayanan perguruan tinggi yanf profesional, akuntabilitas, bersih, dan berkelas dunia.

Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kemendikbudristek RI Mohammad Ali Akbar mengatakan, reformasi birokrasi merupakan langkah awal melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Sementara zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja reformasi birokrasi pada unit kerja.

“Ada benang merahnya. reformasi birokrasi dan zona integritas itu satu kesatuan bukan dua hal berbeda. Karena satu kesatuan, jadi kebutuhan kita untuk mencapai visi dan misi institusi,” ujar Ali saat menjadi narasumber dalam “Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas dalam Upaya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Unpad”.

Bimbingan teknis tersebut digelar di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (14/3/2023). Acara ini diikuti para Wakil Dekan, Manajer, serta perwakilan pegawai di lingkungan Unpad.

Ali menjelaskan, ada empat urgensi dari pelaksanaan zona integritas di lingkungan perguruan tinggi. Pertama adalah pelayanan pendidikan. Pembangunan zona integritas mendorong terciptanya pelayanan pendidikan yang baik.

Urgensi kedua adalah penguatan tata kelola integrasi. Area rencana aksi pembangunan zona integritas adalah proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP). Karena itu, lanjut Ali, zona integritas akan melihat sejauh mana suatu unit kerja memiliki SOP dan kapan mengimplementasikannya.

Urgensi ketiga adalah menyoal pengelolaan keuangan. Unit kerja dalam zona integritas dituntut melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Sementara urgensi terakhir adalah kode etik dan integritas, bagaimana zona integritas mendorong unit kerja mampu mencegah adanya diskriminasi hingga persoalan lainnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan, ada tiga fokus sasaran dari pembangunan zona integritas. Fokus pertama adalah pembangunan integritas. Fokus ini menargetkan unit kerja mampu mencegah praktik KKN di perguruan tinggi. 

Fokus kedua adalah pelayanan publik prima, bagaimana perguruan tinggi berjuang untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. Sementara fokus terakhir adalah peningkatan kapabilitas. 

“Zona integritas ini kinerja unit harus bisa kita perjuangkan. Makin bagus kualitas manajemen kinerja fakultas, maka otomatis meningkatkan kualitas kinerja universitas,” kata Ali.

Ketua Tim Reformasi Birokrasi Unpad Dr. Achmad Buchari, M.Si., mengatakan, bimtek ini digelar untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan zona integritas di lingkungan Unpad. Saat ini, Unpad telah memiliki satu fakultas yang sudah meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)dan saat ini tengah melakukan konsinyasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

“Hal ini diharapkan menjadi motor penggerak untuk diikuti fakultas lain di Unpad,” kata Achmad.

Sekretaris Direktorat Tata Kelola, Legal, dan Komunikasi Unpad Ahmad Baihaqi, M.T., mengatakan, reformasi birokrasi sudah menjadi komitmen pimpinan Unpad. Karena itu, upaya untuk membangun zona integritas di fakultas lain menjadi dorongan yang terus digulirkan.

“Harapannya tidak sekadar menjadi beban baru, tetapi menjadi praktik baik yang bisa dilaksanakan,” kata Ahmad Baihaqi.*