Laporan oleh Salsabila Diah Diometa
[Kanal Media Unpad] Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman menyampaikan kuliah umum bertajuk “Sinergi dalam Pembangunan Melalui Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Jumat (5/5/2023).
Dalam paparannya, Luky menyampaikan materi seputar pergerakan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang direfleksikan melalui ekonomi. Ia menjelaskan bahwa Indonesia berhasil menavigasi krisis pandemi melalui berbagai kebijakan extraordinary.
“Rekognisi tersebut datang dari WHO langsung waktu itu, yang mana mereka bilang bahwa mereka appreciate pada waktu itu. Mereka bilang Indonesia itu salah satu yang dapat mengelola pandemi dengan baik,” ujarnya.
Menurut Luky, ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah kala itu. Pertama, dalam bidang kesehatan. Pada waktu itu terdapat beberapa kebijakan yang diambil pemerintah, seperti menanggung perawatan seluruh pasien Covid-19, pembangunan fasilitas kesehatan, serta pemberian tunjangan kepada tenaga kesehatan.
Kedua adalah mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan berbagai bantuan sosial terhadap masyarakat kelas bawah.
Fokus terakhir pemerintah kala pandemi adalah dunia usaha, khususnya UMKM yang kian merosot di awal pandemi merebak. Pemerintah memberikan bantuan berupa relaksasi pajak, yaitu keringanan untuk tidak membayar pajak sementara bagi para pelaku UMKM.
Selanjutnya Dr. Luky juga membahas bagaimana defisit serta APBN pada seluruh negara di dunia yang mengalami tekanan saat pandemi. Menurutnya, akumulasi defisit Indonesia yang bertambah sebesar 13,1% masih lebih rendah dibanding beberapa negara lain, seperti AS (29,4%) dan India (32,6%). Rasio utang Indonesia pada masa itu juga hanya bertambah sebesar 39,6% PDB dibanding dengan negara lain.
Kemudian, di tengah krisis pandemi, perang Rusia-Ukraina juga berdampak terhadap harga bahan baku minyak yang melejit di berbagai negara. Dikatakan Luky, kenaikan harga yang sangat drastis menyebabkan berbagai masyarakat di belahan dunia melakukan aksi protes.
Pemerintah Indonesia akhirnya meningkatkan belanja subsidi energi dan kompensasi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut Luky melakukan pemaparan mengenai pemulihan ekonomi Indonesia yang makin kuat di tahun 2022. Sepanjang tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi di atas 5% tiap triwulannya. Konsumsi masyarakat pun kian menguat akibat dukungan fiskal dalam meredam tekanan harga yang efektif untuk menjaga stabilitas daya beli. Akibatnya, pengangguran dan tingkat kemiskinan juga turut menurun.
Menurut Luky, APBN dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan visi Indonesia, yaitu menjadi negara maju terbesar ke-5 dunia pada tahun 2045.
“Kita punya potensi yang luar biasa besar. Indonesia bisa menjadi nomor 5 dunia di tahun 2045, tetapi itu bukan datang dari langit. Tetap butuh effort dan usaha. Kita punya potensi itu,” katanya. (arm)*
