Universitas Brawijaya (UB) akan melaksanakan program Mahasiswa Membangun Desa (MMD) 1000 Desa di Kabupaten Malang pada Juni mendatang. Untuk mendukung program ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyiapkan psychology first aid sebagai antisipasi kekerasan seksual dan perundungan ketika MMD berlangsung.
Adika Irgy Fashan, Staf Ahli Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULTKSP) FISIP mengatakan antisipasi kekerasan seksual dan perundungan ketika MMD memiliki urgensi yang sangat tinggi karena akan berinteraksi dengan pihak eksternal.
“Apalagi potensi mahasiswa terlibat dalam lingkungan yang memiliki kebudayaan patriarki yang kental juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai urgensinya sangat penting , karena kita tidak pernah tahu secara kebudayaan masyarakat di tempat teman-teman mengabdi seperti apa, jadi harus diantisipasi dengan baik,” ujar Irgy (6/6).
Untuk antisipasinya, Irgy mengatakan psychology first aid sebagai bekal dari tindakan afektif, sehingga jika terjadi pelecehan seksual atau perundungan maka teman-teman kelompok MMD bisa menangani anggota kelompoknya yang mengalami gangguan secara mental. Selain itu yang kedua perlu dipersiapkan adalah segi operasional dari kampus.
“Ketika dari kampus sendiri tidak menyiapkan bagaimana kebijakan dan standar operasional untuk menangani kekerasan seksual waktu MMD yang ditakutkan adalah terjadinya trauma bagi teman-teman yang notabenenya angkatan pertama MMD. Dan jika tidak ada penanganan yang tepat, baik, konkret itu takutnya ada snowball effect,” katanya.
Ia juga mengatakan pihak yang berperan dalam penanganan kasus ini adalah ketua kelompok MMD dan dosen pembimbing untuk bisa komunikatif dan interaktif pada kelompoknya. Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) memberikan wadah atau standar operasional yang tepat dan konkret untuk menangani kasus-kasus yang terjadi ketika MMD.
“Mekanisme penanganannya adalah dari teman kelompok MMD membuat satu crisis center yang disepakati secara bersama. Crisis center ini dibuat atau dibentuk sebagai penghubung antara kelompok di desa pengabdian dengan Satgas PPKS. Jadi jika ada ada kejadian maka pintu komunikasinya itu jelas, baik dari teman-teman pengabdian di desa maupun dengan satgas, jadi arahnya jelas,” jelasnya. (Uli/Humas FISIP/Humas UB)
