Universitas Tanjungpura (Untan) dan Ombudsman RI menandatangani nota kesepahaman terkait penguatan pelaksanaan pelayanan publik.

Rektor Untan, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. dan Anggota Ombudsman RI Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H menandatangani langsung MoU di Gedung Rektorat Untan Lantai 3, Kamis (17/11/2022).

Tujuan nota kesepahaman adalah terlaksananya kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penyelengaraan pelayanan publik dan tri dharma perguruan tinggi.

Dalam sambutannya Rektor Untan, Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si mengatakan Untan tidak dapat jalan sendiri, melainkan sangat membutuhkan kolaborasi bersama para mitra strategis. Pada hal pelayanan publik, salah satu mitra strategis tersebut adalah Ombudsman RI, pemerintah daerah, dan berbagai mitra strategis terkait lainnya.

“Kehadiran Praktisi ke dalam kampus sangat diperlukan dan harus ditingkatkan sejalan dengan program Praktisi Mengajar yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek,” ujarnya.

Ia Berharap kerja sama antara Untan dengan Ombudsman RI dapat terus ditingkatkan untuk terus meningkatkan pelayanan publik.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan perjanjian kerja sama antara Fakultas Hukum Untan dengan Sembilan Mitra diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Kalbar, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kalbar, Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pontianak, Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, Bawaslu Kota Pontianak, Sekretariat DPRD Kota Pontianak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalbar, DPC PERADI Kota Pontianak dan Danadyaksa Law Firm dan Partner.

Selain itu juga digelar Seminar Nasional dengan tema “Penguatan Pelaksanaan Pelayanan Publik” dengan Narasumber Anggota Ombudsman RI Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H., Walikota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., dan Dosen Fakultas Hukum Untan Dr. Rommy Patra, S.H., M.H. dengan Moderator Dosen Fakultas Hukum Untan Abu Nawas, S.H., M.H.