Angka stunting akibat kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan, bukan hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga ancaman serius bagi generasi masa depan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), prevalensi stunting naik dari 16,4% menjadi 18% menurut data terbaru BKKBN tahun 2024. Ini menunjukkan perlunya langkah konkret, termasuk evaluasi mendalam terhadap metode pengukuran dan keakuratan alat yang digunakan.
BKKBN merespons kenaikan prevalensi dengan mengeluarkan Edaran Kepala BKKBN No. 3 Tahun 2024, menekankan pentingnya intervensi serentak dalam pencegahan stunting di DIY. Program intervensi melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta dalam pemberdayaan untuk melakukan intervensi yang besar.
Mahasiswa Magister Kebidanan dari Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta terlibat langsung melalui program praktek pemberdayaan di Puskesmas Umbulharjo I dan II untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi kader posyandu dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting. Kader tidak hanya melakukan penimbangan secara rutin, tetapi juga berkolaborasi dengan puskesmas untuk memberdayakan ibu-ibu dalam memahami pentingnya gizi bagi anak-anak mereka. Melalui pengukuran berat badan dan pemantauan gizi setiap bulan, kader posyandu berperan kunci dalam pemantauan tumbuh kembang balita.
Evaluasi terhadap metode pengukuran dan alat yang digunakan di posyandu krusial untuk data yang akurat. Ibu Witriastuti Susani Anggraeni, SE., MM selaku Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting BKKBN menekankan peningkatan kualitas layanan posyandu, pelatihan kader, dan integrasi program gizi sebagai strategi menurunkan stunting. BKKBN DIY juga telah berhasil menginisiasi program melalui pengajuan dana keistimewaan DIY dengan pemberian 2 telur sehari untuk keluarga berisiko stunting sejak tahun 2023 dan dilanjutkan sampai tahun 2024.
“Ibu-ibu kader, meskipun pengangguran, memberikan kontribusi luar biasa. Mereka adalah ujung tombak dan ujung tombok. Tomboknya luar biasa juga,” ujar seorang kader.
Peningkatan kapasitas kader posyandu tentang pengukuran antropometri, pemantauan pertumbuhan, dan makanan balita menjadi fokus utama dalam menurunkan angka stunting. Kader posyandu berfungsi sebagai garda terdepan dalam menimbang dan mengukur balita, indikator utama status stunting anak. Pelatihan kader dalam pengukuran berat dan tinggi badan memungkinkan pengambilan keputusan tepat waktu menghadapi stunting. Peningkatan kapasitas kader posyandu adalah strategi krusial dalam percepatan penurunan stunting di DIY.
Selain pelatihan tentang pengukuran antropometri dan pemantauan pertumbuhan balita, kader posyandu perlu dilatih dalam teknik advokasi. Ini mencakup strategi komunikasi efektif untuk menyampaikan pentingnya penanganan stunting kepada masyarakat, orang tua, dan pemerintah setempat. Pelatihan juga mencakup cara mengakses dan memanfaatkan sumber daya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program pencegahan stunting di posyandu mereka.
Kolaborasi yang baik antara pemerintah, dinas kesehatan, puskesmas, pelaku usaha, perguruan tinggi, tim percepatan penurunan stunting, masyarakat dan media merupakan kunci sukses untuk mencapai target nasional dalam mengurangi stunting menuju tahun 2024.
