[Kanal Media Unpad] Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) Nasional 2023, Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Universitas Padjadjaran bersama BPN Kanwil Jawa Barat dan World Bank menggelar seminar dan diskusi yang digelar di kampus FISIP Unpad, Jatinangor, Jumat (22/9/2023) lalu.
Seminar bertema ‘Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan dengan Membangun Kota Lengkap Menuju Kesejahteraan Sosial’ ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ir. Rochmat Darmawan (Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Budi Jaya ST., MT. (Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bogor, dan Dr. Santoso Tri Raharjo (Kepala Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masayarakat FISIP Unpad).
Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset FISIP Unpad Prof. Ida Widianingsih, PhD, dalam sambutannya menjelaskan, persoalan pertanahan di Indonesia merupakan isu yang tidak dapat dilihat dengan satu sudut pandang keilmuan (monodisipliner). Perlu pendekatan multidisipliner dan interdisipliner dalam menyikapi isu pertanahan, khususnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, FISIP Unpad menawarkan kepada para praktisi di bidang pertanahan untuk meningkatan pengetahuan, wawasan dan kemampuan kajian dengan menimba ilmu di berbagai Program Studi pada Program Pascasarjana baik Program Magister maupun Doktoral,” ujarnya.
Terkait hubungan antara pertanahan dan kesejahteraan sosial, Santoso mengungkapkan bahwa tujuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN adalah selaras dengan salah tujuan kesejahteraan sosial, yaitu membantu orang yang membutuhkan barang dan jasa yang tidak dapat mereka sediakan secara sendiri.
Lebih lanjut Santoso berpendapat, kepemilikan sertifikat tanah warga memungkinkan mereka dapat meningkatkan berbagai fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan pelestarian alam. Kemudian dari berjalannya berbagai fungsi tersebut, memungkinkan masyarakat meujudkan kesejahteraan sosial.
“Oleh karena itu keikutsertaan (partisipasi) masyarakat dalam proses PTSL diharapkan dapat meningkatkan ‘kesadaran’ dan ‘pemahaman’ sebagai dasar dari masyarakat berdaya (empowered),” kata Santoso. (rilis)*
