Minggu, 05 Mei 2024
Perguruan Tinggi

Kaprodi Perbandingan Mazhab UIN STS Jambi Hadiri Seminar dan Forum Dekan di UIN Antasari Banjarmasin

Kaprodi Perbandingan Mazhab UIN STS Jambi Hadiri Seminar dan Forum Dekan di UIN Antasari Banjarmasin

Kaprodi Perbandingan Mazhab UIN STS Jambi Hadiri Seminar dan Forum Dekan di UIN Antasari BanjarmasinKetua Program Studi (Prodi) Perbandingan Mazhab UIN Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Tasnim Rahman Fitra, S.Sy, M.H., menghadiri Seminar Internasional dan Forum Dekan di UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini, Tasnim Rahman Fitra tidak hanya mengikuti seminar, tetapi juga mendampingi Dekan Fakultas Syariah dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoA) dengan 10 Fakultas Syariah PTKIN se-Indonesia.
Seminar Internasional yang mengangkat tema “Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana” dan Forum Dekan FSH PTKIN Seluruh Indonesia ini diselenggarakan pada tanggal 25 April 2024 di Hotel G’Sign Banjarmasin. Acara ini dihadiri oleh berbagai pakar hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia.
Dalam sambutannya, Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., menyampaikan bahwa seminar ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kerjasama antar Fakultas Syariah di PTKIN. Ia berharap melalui kegiatan ini, Fakultas Syariah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan perannya dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia.
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., menambahkan bahwa tema seminar ini sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana banyak kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan diversi dan restorative justice. Ia berharap seminar ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua pendekatan tersebut kepada para peserta.
Keikutsertaan Tasnim Rahman Fitra dalam Seminar Internasional dan Forum Dekan ini menunjukkan komitmen UIN Jambi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan hukum di Indonesia. (*)