Jumat, 17 Mei 2024
Perguruan Tinggi

Kemenpan RB Ajak Perguruan Tinggi Perkuat Kebijakan Reformasi Birokrasi

Kemenpan RB Ajak Perguruan Tinggi  Perkuat Kebijakan Reformasi Birokrasi

[Kanal Media Unpad] Universitas Padjadjaran menyelenggarakan acara “Diskusi Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi yang Berdampak” yang diikuti oleh para pengelola di lingkungan Unpad. Kegiatan dilaksanakan secara daring, Kamis (2/5/2024).

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Sekretaris Kementerian PAN-RB RI Rini Widyantini, SH., MPM. Dalam paparannya, Rini berharap perguruan tinggi dapat meningkatkan perannya dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

“Kami berharap akademisi itu bisa memperkuat kebijakan reformasi birokrasi dengan data dan analisis akademik sebagai evidence-based policy,” kata Rini.

Menurut Rini, peran akademisi dalam membangun reformasi birokrasi sangat penting. Kemenpan RB pun  telah bekerja sama dengan Unpad melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.

Rini pun menilai kegiatan kerja sama dengan Unpad sudah berlangsung dengan baik. Diharapkan, ada lebih banyak kegiatan yang dapat dikembangkan lagi bersama Unpad.

“Saya kira masih banyak kegiatan reformasi birokrasi yang bisa dikembangkan dengan Universitas Padjadjaran, karena kami melihat bahwa perguruan tinggi itu mempunyai peran yang sangat besar di dalam membantu kami memberikan evidence-based policy di dalam analis policy kami,” kata Rini.

Lebih lanjut Rini berharap Unpad dapat terus memperkuat sistem digitalisasi dan tata kelola internal agar semua program dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti mengatakan bahwa substansi reformasi birokrasi sudah dijalankan di Unpad. Tata kelola digital pun terus dikembangkan. Program yang dijalankan juga memiliki output dan outcome yang jelas.

“Apa pun yang kita lakukan dalam tata kelola digital itu harus mempunya output dan outcome konkret dan terukur,” kata Rektor.

Menurut Rektor, diskusi ini menambah referensi mengenai apa yang harus dilakukan oleh Unpad agar reformasi birokrasi yang dilakukan lebih berdampak. Di antaranya adalah dalam membangun kerja kolaboratif, partisipatif, dan produktif.

“Di mana parsitipatif itu kita harus membangun pekerjaan dengan melibatkan partisipasi dosen, tendik, dan mahasiswa,” kaat Rektor. (arm)*